Uang Suap Bupati Halmahera Timur Diduga untuk Rapimnas PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan membiayai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta lewat uang suap yang ia terima. Dari Rp 6,3 miliar yang ia terima, Bupati non-aktif Rudy diduga mengucurkan dana Rp 200 juta ke Rapimnas. "Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi mantan anggota DPRD Maluku Utara Imran S Djumadil menyampaikan kebutuhan dana untuk kegiatannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDIP di Jakarta,” kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 6 Juni 2018. Simak: Bupati Halmahera Timur Didakwa Terima Suap Rp 6,3 Miliar Sebelumnya jaksa mendakwa Rudy menerima suap dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJPN) IX dan Maluku Utara Amran Hi Mustay. Jaksa menduga Rudy menerima uang tersebut agar Amran menjadi Kepala BJPN IX Maluku dan Maluku Utara. Menurut jaksa, pencalonan Amran dilakukan dengan cara kolusi dan nepotisme dengan Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR).